TRIBUNNEWS.COM-Tri Nugraha di Bali banyak menyedot perhatian para tersangka kasus pidana pencucian uang (TPPU).

Ditunjuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Tri ditetapkan sebagai tersangka pidana sejak November lalu. 2019 .

Bersamaan dengan itu, dalam kasus TPPU, tim penyidik ​​yang dipimpin oleh Asep Maryono, Wakil Ketua Kejaksaan Agung (Wakajati), kembali menetapkan Tri sebagai tersangka pada April 2020. Agustus 2019.

Kantor Investigasi Kejaksaan Bali melakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi yang diwawancarai. Empat bulan kemudian, Tri ditetapkan sebagai tersangka kasus tipping.

Selanjutnya, tim investigasi menerima laporan transaksi keuangan Urutan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan adanya laporan PPATK sebagai pedoman, tim penyidik ​​kemudian mengembangkan Menuju TTPU, dan Tri diangkat kembali sebagai tersangka pidana.

Dari awal kasusnya, tim penyidik ​​menyita sebagian aset atau aset Tri atas nama orang lain, namun diduga terkait tip dan TPPU.

Harta benda berupa Surat Keterangan Hak Milik (SHM) dan gedung yang ditempati mantan istri Tri di jalan menuju Gunung Talang Padang Sambian Denpasar Barat mewakili Tri Nugraha mewakili Banut Beku. Hak atas tanah Kota Dalong, Provinsi Tatar, dan kebun karet seluas 250 hektar di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Hak (HGB). Sementara itu, barang bergerak yang diamankan meliputi truk, Jeep Wrangler, mobil Mazda, mobil mini klasik, sepeda motor Kawasaki Ninja, sepeda motor Husqvarna, sepeda motor Harley Davidson, dan sepeda motor Ducati.