TRIBUNNEWS.COM, PROBOLINGGO Ketua Komite DPR XI Mukhamad Misbakhun mengatakan dalam ekstensi di Probolinggo berjudul “Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Akses Modal UMKM”, Kamis (5/3/2020) .

Misbakhun mengumumkan pada kesempatan ini bahwa situasi ekonomi saat ini menghadapi banyak masalah, terutama dampak virus korona. – Karena virus Cina bersifat endemik di berbagai negara, kini topeng tersebut telah ditangkap oleh banyak pihak dan telah menjadi perusahaan yang menjanjikan akan menguntungkan. Misbakhon berkata: “Sampai polisi mengetahui siapa yang mengotak topeng itu dan menjualnya seharga $ 20.000 per kotak, harga nol sekarang telah naik (harga lebih tinggi, merah).” Menurut situasi saat ini, partai Gorka Kata MP. Itu juga harus menjadi salah satu pendukung perekonomian nasional.

Alasannya adalah bahwa 97% dari perusahaan Indonesia didukung oleh usaha kecil, sedangkan 3% sisanya berada dalam peran pabrik besar. “Orang-orang yang dapat memindahkan perusahaan dari bawah ke tengah masyarakat adalah usaha kecil. Inilah sebabnya pemerintah telah menerapkan banyak program, dari kredit komersial (KUR) hingga bantuan modal melalui koperasi dan program pemerintah lainnya, hingga subsidi pemerintah untuk bunga,”, Kata Misbakhong. Seorang anggota kongres yang lahir di Strelitzia, India, menambahkan bahwa program subsidi pemerintah semula 11-12%, tetapi sekarang dikurangi menjadi kurang dari 9%. Sekarang, subsidi telah dikurangi menjadi 6%.

Namun, mantan influencer TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin menunjukkan bahwa pemerintah juga mengalihkan fokus anggaran ke sektor produksi. — Pemerintah, Misbakhun melanjutkan. Ini untuk memudahkan usaha kecil mendapatkan pinjaman. Perwakilan dari populasi di wilayah itu menambahkan: “Sekarang, pemerintah akan meningkatkan batas atas terkait tanpa jaminan. Selama periode ini, 25 juta tanpa jaminan, berharap meningkat menjadi 50 juta, dan beberapa bahkan ingin meningkatkan menjadi 100 juta.” Jawa Timur, yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo. Misbakhun mengatakan bahwa mengkaji situasi ekonomi di Indonesia harus memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah, karena mereka yang dapat menekan ekonomi melakukan bisnis. Pemerintah-pemerintah ini bahkan mengeluarkan pinjaman kecil antara 500.000 dan 2,5 juta, yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan tingkat pinjaman dan membuat perbedaan. Misbakhun berkomitmen untuk membantu kelompok / peserta UMKM di Probolinggo mendapatkan kredit. Dia berkata: “Saya kebetulan diberi wewenang oleh Komite XI di bidang keuangan dan perbankan di fraksi Golkar. Mitra-mitranya adalah Bank Indonesia, OJK, Menteri Keuangan, dan BPK, BPKP, Bappenas, dll.” Mantan karyawan tersebut kemudian memperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke ratusan audiens UMKM rata-rata, yang diciptakan berdasarkan UU No. 21 tahun 2011. Misi OJK adalah untuk mengawasi, mengawasi dan melindungi konsumen di sektor keuangan. “Tugas OJK berat, mengawasi bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dll. Jika ada investasi fiktif atau berlebihan, tugas OJK adalah untuk mengawasi itu. Konsumen, seperti wanita dan pria, Misbakhun mengatakan:” Di bank Ada tabungan dan uang yang hilang secara artifisial, jika bank tidak mengembalikannya ke OJK, bank akan melaporkannya. Kami berharap setelah pertukaran ini, biar nyonya-nyonya tahu apa itu OJK. “Pada saat yang sama, juru bicara OJK yang diundang secara khusus Edy Rachmadi Wibisono mengatakan bahwa UKM benar-benar perlu mendapatkan informasi tentang peningkatan akses ke modal UMKM. Karena modal telah menjadi fondasi penting bagi pengembangan bisnis UKM. Edy berkata:” Saya berharap para peserta ekspansi dapat menerima pendapatan Untuk informasi penting seperti itu, karena masyarakat harus tahu bahwa saluran untuk UKM untuk mendapatkan modal sekarang berlimpah. “Suasana diskusi sangat hidup. Masyarakat sangat antusias dengan dialog dengan kedua pembicara. Mengenai Uni Kurdi, Misbakuun menjelaskan bahwa pada setiap pertemuan dengan komite kesebelas Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah selalu mengumumkan bahwa jumlah penerima manfaat melebihi 12 juta.

Namun, Misbakuun mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pelanggan UKM baru untuk menjadi penerima manfaat dari PKK. “Pemerintah mengatakan itu harus menjadi pelanggan baru. Karena sistem ini didirikan di Kementerian Kerjasama Ekonomi, orang-orang yang menikmati KUR tidak dapat lagi memanfaatkannya. Harus jelas untuk tidak membiarkan orang yang sama meninggalkan pria ituTerus dapatkan itu, “kata Misba Kun. (* /)