Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Maluku menyampaikan temuannya tentang penyiaran publik di 11 kabupaten / kota kepada DPRD Maluku. Mulai April 2020, misi akan diperpanjang hingga KPID Maluku untuk jangka waktu tiga bulan.

“KPID Maluku melakukan survei di 11 kabupaten / kota, dan hasilnya menunjukkan bahwa setelah survei mendapat tanggapan, DPRD khususnya komunikasi publik antara pemerintah daerah dan masyarakat selama pandemi Covid-19 .. Setidaknya ada 9 usulan yang disampaikan KPID Maluku, yang menjelaskan bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus meng-update masyarakat dengan muatan solidaritas masyarakat, agar masyarakat semakin menerima saat pandemi Covid-19. Tindakan disipliner.

“Kemudian patuhi perjanjian sanitasi, mereka juga mewajibkan semua pejabat negara (ASN) untuk berpartisipasi dalam pandemi Covid-19 selama program sosialisasi pemerintah,” kata Sankara .

Menurut Sankara Dikatakan, partainya dan KPID Maluku telah membahas banyak hal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat kabupaten di Maluku.Pilkada harus menggunakan metode komunikasi lokal, antara lain televisi lokal, radio, dll. Dan semuanya harus diawasi oleh KPID. Konon masa jabatan anggota KPID Maluku akan berakhir pada September 2020. Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku harus segera mempersiapkan tata cara seleksi, terutama Panitia Pertama, oleh karena itu saya akan Pertimbangkan proses penyiapan seleksi baru. Namun, jika seleksi belum dilakukan dan masa jabatan anggota KPID sudah berakhir, mungkin disarankan untuk diperpanjang. Yang terpenting tidak boleh ada lowongan, ‚ÄĚjelas Sangkala.