Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Penangkapan buronan Djoko Tjandra membuat penegak hukum segera mengusut pihak lain yang telah memberikan perlindungan kepada terpidana kasus cessie Bank Bali. Hukum tidak hanya harus ditegakkan oleh polisi dan kejaksaan, tetapi juga oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7/2020).

diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, berapa kekayaan yang dibawa pengacara ke Pinangki? Ia mengatakan: “Jika yang kami lihat adalah penyelidikan internal yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, maka kami juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil tindakan serupa.” -Dia melanjutkan .

Sahroni meminta Kemenkumham melakukan penyelidikan internal karena Djoko Tjandra belum ditemukan masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu. u .

Demikian pula, ketika Dejoko Jadra meninggalkan Indonesia lagi, otoritas imigrasi tidak dapat mendeteksi atau mencegah keberangkatannya.

Saroni juga meminta polisi untuk mengusut pelindung Dejoco Jadra, tidak hanya untuk internal institusinya, tetapi juga untuk aparat penegak hukum lainnya, seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung. . Oleh karena itu, secara fundamental, tidak hanya Polri, tetapi juga para pengacara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan, pada dasarnya semua harus diusut dan dugaan dampaknya harus diusut. “- Kita tahu Djoko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7/2020) di Malaysia. Penangkapan itu dilakukan tim khusus yang terdiri dari Kapolri. Tim tersebut diketuai oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan bekerja sama dengan kepolisian Malaysia. “