JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM – Asosiasi Pemerintah Daerah Indonesia (Apkasi) mendesak daerah untuk melibatkan lembaga penegak hukum, seperti Kantor Kejaksaan Negeri di setiap wilayah, untuk membantu memposisikan dan mendistribusikan kembali APBD untuk mengelola pandemi Coronavirus (Covid-19) ) .— “Bantuan jaksa dan pejabat penegak hukum lainnya sangat penting. Oleh karena itu, reposisi dan redistribusi APBD masih dalam perjalanan menuju standar hukum. Ini akan memungkinkan masalah Covid-19 untuk ditangani dengan cepat tanpa kita khawatir. Presiden Apasi Abdullah Abdullah Azwar Anas mengatakan pada hari Jumat (24/4/2020) bahwa selain jaksa dan lembaga penegak hukum, bantuan juga harus melibatkan Biro Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) .

“Menjaga konsistensi standar keuangan nasional.

Anas mengucapkan terima kasih kepada JPU, aparat penegak hukum lainnya, BPKP dan BPK atas arahannya ke berbagai daerah. Tata kelola APBD di Indonesia.

“Dalam hal penyesuaian dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19, Sinergi yang baik juga harus diupayakan, karena skala dan kedalaman Covid-19 sangat bagus. Waktunya relatif ketat. Dengan bantuan, kita dapat menghindari masalah ini. Kesalahan dalam manajemen keuangan nasional “Selain itu, bantuan semacam ini membuat rencana manajemen COVID-19 APBD lebih terarah,” katanya. Kepercayaan publik meningkat, dan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah untuk mendukung Covid-19 meningkat. Semakin tinggi, “jelas Anas. (*)