TRIBUNNEWS.COM-Sebuah video menunjukkan bahwa seorang perwira polisi menganiaya tiga petugas non-komisi di Padang Pariaman Mapolres, Sumatra Barat pada Kamis (19/3/2020), dan kemudian menyebar luas di media sosial. Petugas yang tidak ditugaskan itu terlambat dan dihukum.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjelaskan bahwa Poengky Idarti (Poengky Idarti) tidak mengizinkan anggota Kepolisian Nasional untuk melakukan kekerasan yang berlebihan. Dalam konteks hukuman.

Menurut Poengky, kalimat itu awalnya konstruktif, tetapi memiliki efek jera.

Membaca: Fakta 3 Polisi menganiaya Bintara, yang terlambat dan dipukuli oleh sabuk pengaman

Membaca: Serangkaian fakta Para penjaga kepala siswa memegang senjata untuk menganiaya kepala sekolah Jambi, bujukan telepon seluler anak- “Unggul Hukuman itu tidak harus berupa siksaan dan hukuman yang merendahkan. “

” Hukuman itu haruslah konstruktif tapi jera, “ia menghubungi Kompas.com, Kamis (2020/26/26) Shi menjelaskan.

Pada saat yang sama, Poengky mengatakan bahwa dia bertanya kepada departemen profesional dan keamanan. Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Propam) menanyai atasan polisi. Poengky Indarti mengatakan: “Tidak hanya pelaku kekerasan harus diperiksa, tetapi Prom juga harus memeriksa kepala para pelaku.”

Poengky menambahkan bahwa ulasan ini adalah Dilakukan oleh atasan untuk mengetahui apakah kekerasan itu termasuk perintah.

Membaca: Fakta WN Belanda menganiaya nelayan di NTT: Tidak menerima bahwa rumahnya disebut sampah dan mabuk

Membaca: Timeline Banjarmasin Suami Tega menganiaya istrinya Gunakan galon dan raket untuk membunuhnya, tidak masalah