TRIBUNNEWS.COM-Komunitas bisnis sedang berjuang selama pandemi Covid-19.

Tidak ada keraguan bahwa beberapa pelaku bisnis terpaksa memberhentikan karyawannya (PHK).

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, ini adalah fakta politik.

Dia mengumumkan niatnya. Pembebasan pajak lokal untuk kegiatan hiburan, katering, dan hiburan.

Namun, menurut catatan perusahaan, dia tidak menghentikan pekerjaan karyawannya (PHK).

Baca: Tidak ada obat, berapakah persentase pemulihan setelah terinfeksi virus corona?

Baca: Covid-19 kasus terus meningkat, Pemerintah Kota Solo akan memperpanjang status KLB hingga 26 April

“Kami akan memeriksa satu per satu. Bagi mereka yang belum diberhentikan, kami akan bertemu pada bulan Maret dan Perpajakan dimulai pada bulan April, “kata Abdullah Abu Bakar di kisah Instagram @abdullah_abe, Selasa (4 April 2020).

Kebijakan ini merupakan bagian dari promosi Pemerintah Kota Kediri untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Peningkatan patroli selama diundangkannya PSBB di Jakarta – kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri Nur Muhyar mengatakan bahwa kebijakan tersebut menginspirasi orang untuk mempermudah pengusaha yang disebabkan oleh pandemi virus Corona (Covid-19) .- — Baca: Dampak PSBB akan terpengaruh di Jakarta, ini yang dikeluhkan oleh pengemudi Ojol- “Pandemi Covid-19 jelas telah memengaruhi sektor pergantian wirausaha di industri hiburan, katering, dan industri perhotelan. Kami harap ini Satu langkah bisa mengurangi beban mereka, “kata Nur Muhyar. Pada bulan April, beban majikan berkurang, dan dampak pemecatan karyawan dapat diminimalisir.

Artikel ini diterbitkan di Tribunjatim.com dengan judul “Walikota Kediri akan melepaskan pajak daerah jika majikan tidak memberhentikan karyawan.” karyawan